Kebakaran KMP Putri Yasmin, Pemprov NTB Minta SOP Penyeberangan Dievaluasi: Screening Barang hingga Posisi Truk di Kapal
MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam pasca insiden kebakaran yang melanda kapal di perairan Nusa Tenggara Barat. Meski SOP penyeberangan di Pelabuhan Lembar merupakan kewenangan pemerintah pusat, ia menegaskan kejadian ini tetap menjadi bahan kajian untuk memperketat prosedur di Pelabuhan Kayangan–Poto Tano.
"Informasi dari Menhub (Menteri Perhubungan) SOP sedang direview, SOP ini yang sedang sekarang. SOP sedang direview," kata Iqbal di Mataram, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, salah satu titik paling krusial yang menjadi sorotan adalah proses penyaringan atau screening barang bawaan penumpang. Pihaknya ingin memastikan tidak ada barang berbahaya yang lolos dan ikut dibawa saat kapal berlayar.
Fokus pada APAR dan Standar Foam
Selain barang bawaan penumpang, perhatian khusus juga diarahkan pada kelengkapan alat keselamatan di atas kapal. Gubernur Iqbal secara spesifik menyoroti kesiapan alat pemadam api ringan yang wajib tersedia dalam kondisi prima.
"Penting untuk memeriksa kesiapan APAR termasuk menggunakan standar baku APAR menggunakan foam bukan cairan," ujarnya.
Ia meminta agar screening ketat juga diberlakukan terhadap kendaraan barang yang menggunakan jasa angkutan laut. Hal ini dinilai penting untuk meminimalisir risiko kebakaran yang bisa dipicu oleh muatan kendaraan niaga.
Aturan Posisi Kendaraan Berisiko Tinggi
Lebih lanjut, Iqbal juga menyoroti tata letak kendaraan di dalam kapal. Ia menyarankan agar kendaraan yang mengangkut barang berbahaya atau mudah terbakar tidak ditempatkan secara sembarangan.
"Dia harus dekat dengan pintu, ketika ada kebakaran bisa dibuka pintu dan didorong keluar," kata Iqbal.
Pengaturan posisi ini dinilai krusial, sebab dalam kondisi darurat, akses cepat untuk memindahkan atau mendorong kendaraan keluar kapal menjadi penentu keselamatan penumpang lain. Hal ini juga untuk mencegah api menjalar ke kendaraan lain yang berada di sekitarnya.
Data Manifes Penumpang Jadi Sorotan
Tidak hanya soal teknis di lapangan, Gubernur NTB juga menyoroti persoalan administrasi yang kerap menjadi masalah klasik dalam kecelakaan laut di Indonesia. Ia menyoroti perbedaan data yang sering terjadi pada manifes penumpang.
"Hampir semua kecelakaan laut yang ada di Indonesia jumlah yang dievakuasi lebih banyak dari yang di manifes," pungkasnya.
Ia menegaskan, ke depannya seluruh penumpang dan barang bawaan harus terdata secara akurat. Kejadian serupa tidak boleh terulang lagi, dan pendataan yang benar menjadi langkah awal untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan darurat berjalan efektif.