Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu di Pidato Presiden: Salah Ucap atau Alarm Kewajaran yang Mati?

JAKARTA — Angka fantastis itu meluncur deras dari podium kenegaraan, Jumat (14/8/2026). Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Publik pun terbelalak.

Bukan karena pekerjaan mengupas bawang dianggap rendah. Persoalannya, Rp700 ribu untuk mengupas satu kilogram bawang terasa jomplang dari kewajaran ekonomi sehari-hari. Jika benar, sepuluh kilogram berarti Rp7 juta. Dua puluh kilogram Rp14 juta. Angka itu bisa melampaui penghasilan banyak pekerja profesional.

Angka di Podium dan Angka di Naskah

Perbandingan antara ucapan presiden dan naskah tertulis pidato menunjukkan perbedaan mencolok. Yang tercantum di naskah adalah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu. Selisihnya mencapai 1.000 kali lipat.

Jika demikian, kasus ini mungkin hanya salah ucap. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar justru muncul: mengapa angka sebesar itu bisa lolos dari mulut seorang presiden tanpa ada yang memverifikasi?

Presiden Butuh "Rem Intelektual"

Presiden tentu tidak wajib hafal harga bawang di pasar. Tidak mungkin pula ia mengetahui semua ongkos pekerjaan rakyat di seluruh Indonesia. Hanya saja, setiap orang memiliki alarm kewajaran. Ketika mendengar angka ekstrem, alarm itu seharusnya berbunyi: "Tunggu, benarkah Rp700 ribu?"

Persoalannya bukan lagi sekadar salah ucap. Persoalannya adalah kemampuan melakukan pemeriksaan kewajaran terhadap informasi sebelum menjadi pernyataan presiden. Jangan buru-buru mengaitkan peristiwa ini dengan usia presiden. Kesimpulan seperti itu terlalu jauh.

Yang jauh lebih pantas dipertanyakan adalah gaya komunikasi, proses verifikasi data, dan kualitas sistem koreksi di sekitar presiden. Sebab, presiden tidak bekerja sendirian. Ada penyusun pidato, staf, pejabat pemberi data, dan orang yang mengetahui kisah Susanah.

Dari Dolar Hingga Bawang

Pola ini bukan yang pertama. Pada 16 Mei 2026 di Nganjuk, Presiden Prabowo menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar saat menjelaskan dampak pelemahan rupiah. Secara harfiah kalimat itu benar. Namun secara ekonomi, warga desa tetap merasakan dampak nilai tukar lewat harga barang, bahan baku, dan energi.

Dari dolar ke bawang, persoalannya sama: realitas yang kompleks disederhanakan menjadi kalimat yang terlalu sederhana. Pertanyaannya bukan apakah presiden boleh salah bicara. Tentu boleh. Pertanyaannya adalah apakah seorang pemimpin memiliki cukup sense of reality untuk menyadari ketika pernyataannya sudah jauh dari kewajaran hidup sehari-hari.

Tugas Orang di Sekeliling Presiden

Seorang presiden justru membutuhkan orang-orang yang berani berkata "Pak, coba cek lagi" atau "Pak, angka itu tidak masuk akal". Bukan sekadar orang yang pandai berkata "Siap, Pak".

Pemimpin yang dikelilingi orang-orang yang hanya membenarkan berada dalam situasi berbahaya. Semakin tinggi kekuasaan, semakin jauh seseorang dari pengalaman langsung kehidupan rakyat. Karena itu, pemimpin membutuhkan rem intelektual. Bukan untuk menghambat bicara, tetapi memastikan spontanitas tidak mengalahkan kewajaran.

Jika kasus ini memang hanya salah ucap, klarifikasi selesai. Namun peristiwa ini tetap meninggalkan pekerjaan rumah: bagaimana angka Rp700 bisa berubah menjadi Rp700 ribu di podium presiden, dan apakah sistem di sekitarnya memiliki cukup banyak orang yang berani menjadi alarm saat presiden berbicara spontan.