JAKARTA — Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fachrudin, menyampaikan bahwa RUPTL 2025–2034 merencanakan 132 proyek pembangkit dengan total kapasitas 2.182 MW di Nusa Tenggara. Sekitar 47 persen atau 1.016 MW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan. Khusus di Flores, pengembangan PLTP direncanakan mencapai 162 MW.
"Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," ujar Avianda.
Pengalaman Ulumbu, Mataloko, dan Atadei Jadi Pelajaran
Avianda menyebut pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei menunjukkan setiap wilayah memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda. Isu yang dihadapi mulai dari pengadaan tanah, penggunaan sumber air, kebutuhan perbaikan infrastruktur, hingga penolakan dari sebagian kelompok masyarakat.
Kondisi itu membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan seragam untuk semua lokasi dinilai tidak cukup.
Potensi Panas Bumi NTT 1,27 GW, Terpasang Nasional Baru 11,6 Persen
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 GW. Kapasitas terpasang saat ini sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen dari total potensi. Di kawasan Nusa Tenggara, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW.
Priatin memaparkan sejumlah tantangan pengembangan panas bumi, mulai dari tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial dan resistensi masyarakat. Pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi, dan diskusi di ruang publik.
Penerimaan Sosial Bukan Sekadar Sosialisasi
Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan pentingnya ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, panas bumi perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknis dan ekonomi.
"Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi," ujar Filda.
Forum menyimpulkan penerimaan sosial tidak cukup lewat penyampaian informasi satu arah. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan.
PLN Janji Kolaborasi dengan Pemda dan Warga
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan pembangunan infrastruktur energi bersih harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah. Manfaatnya, kata dia, harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
"Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Manurung.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, akademisi, dan pakar. Hasil forum diharapkan menjadi rujukan pendekatan sosial bagi pengembang panas bumi di wilayah Nusa Tenggara.