MATARAM — Rencana revitalisasi GOR 17 Desember yang menjadi salah satu venue Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 NTB-NTT berpotensi batal. DPR RI mencoret anggaran revitalisasi yang sebelumnya disiapkan mencapai Rp 400 miliar. Keputusan itu muncul di tengah persiapan daerah menyambut ajang olahraga nasional yang tinggal sekitar dua tahun lagi.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Halik, menjelaskan penghapusan anggaran revitalisasi itu bukan berarti pemerintah pusat tidak mendukung PON di NTB. Menurutnya, pusat juga memiliki persyaratan, mekanisme, dan prioritas sendiri yang harus dipenuhi daerah.
"Khusus untuk GOR 17 Desember, proses penyiapannya sudah menjadi perhatian pusat juga. Komisi V DPR RI dan Kementerian PU juga sudah turun pada bulan Juli lalu. Dalam peninjauan itu rehabilitasi kan sudah diarahkan akan dilakukan secara bertahap," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB ini, Kamis, 1 Oktober 2026.
Rehabilitasi Diarahkan Bertahap Mulai Lintasan Atletik dan Tribun
Dalam kunjungan tersebut, sambungnya, rehabilitasi GOR 17 Desember diarahkan dilakukan secara bertahap. Penanganan dimulai dari lintasan atletik dan penataan tribun agar memenuhi standar PON. Kementerian PU juga disebut telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar perencanaan penanganan dan penghitungan kebutuhan anggaran.
Dengan anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 114,59 triliun di tahun 2027, dari jumlah tersebut, Rp 32,57 triliun dialokasikan untuk prasarana strategis yang mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga. Meski begitu, pihaknya mengaku tidak berani berasumsi adakah dari anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan rehabilitasi GOR 17 Desember.
"Pemprov tidak ingin mendahului proses maupun keputusan pemerintah pusat mengenai bentuk dan besaran untuk masing-masing venue nanti di PON NTB termasuk GOR Turida," katanya.
DPR RI Sebut Urgensi Revitalisasi Belum Terurai Kuat
Terpisah, Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menjelaskan keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah pertimbangan. Selain kondisi fiskal pemerintah pusat, DPR RI juga melihat belum kuatnya penjelasan dari Pemprov NTB mengenai urgensi revitalisasi GOR tersebut.
Menurutnya, dalam sejumlah pembahasan, belum terlihat uraian yang cukup mengenai kebutuhan renovasi GOR 17 Desember, termasuk kaitannya dengan pelaksanaan PON maupun agenda olahraga lainnya.
"Kita belum melihat adanya katakanlah kita memandang belum adanya uraian-uraian terkait kenapa GOR itu harus dilakukan renovasi atau revitalisasi, katakanlah memang membutuhkan GOR itu untuk pelaksanaan tahun PON 2028 atau untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga lain," katanya.
Kondisi tersebut membuat DPR RI kesulitan mempertahankan anggaran Rp 400 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk proyek revitalisasi tersebut. Mori menyebut kebutuhan anggaran revitalisasi GOR 17 Desember sebenarnya diperkirakan mencapai Rp 700 miliar. Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp 400 miliar, pemerintah pusat kemudian memilih mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak, salah satunya pembangunan gedung DPRD NTB.
"Jelas ada desakan dan kebutuhan yang sifatnya vital terkait penggunaan anggaran DPR RI, karena saat ini teman-teman kita berkantor di DPRD tidak jelas," ujarnya.
Pemprov Diminta Lebih Aktif Kawal Perjuangan Anggaran
Politisi Partai NasDem itu menilai Pemerintah Provinsi NTB seharusnya lebih aktif mengawal dan memperjuangkan rencana revitalisasi tersebut. Sebab, menurutnya, keberadaan GOR 17 Desember tidak hanya penting untuk PON, tetapi juga berpotensi menjadi fasilitas olahraga untuk berbagai event bertaraf internasional.
Kendati demikian, Pemprov NTB memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan, sembari pemerintah daerah mematangkan persiapan teknis dan mencari solusi pembiayaan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Pemprov NTB tetap optimis bahwa pemerintah akan memberikan dukungan maksimal bagi kesiapan venue PON 2028 di NTB dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan kemudian skala prioritas dan kemampuan fiskal negara," tambahnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial NTB itu juga menegaskan, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan tetap menjalankan seluruh kewenangan dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab daerah. Di tengah dinamika pembahasan anggaran, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai perlu semakin diperkuat.
"Kami percaya dinamika anggaran yang disebutkan tadi itu harus tetap ada komunikasi yang intensif antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat memastikan bahwa anggaran itu kemudian persiapan PON juga akan berjalan. Karena di tengah dinamika seperti ini, koordinasi harus dikuatkan," jelasnya.