MATARAM — Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi menyampaikan bahwa NTB menjadi provinsi pertama yang melakukan kajian evaluasi program MBG. Forum di Ruang Rapat BRIDA NTB itu memaparkan temuan awal dari responden siswa dan guru jenjang SMA, SMK, serta MA.
Kajian menyimpulkan MBG berdampak pada berkurangnya uang jajan siswa. Meski demikian, sejumlah aspek dinilai masih perlu dibenahi, mulai dari ketepatan distribusi, variasi dan cita rasa menu, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, hingga pengaruh program terhadap kegiatan belajar.
Siswa SD dan Sejumlah Kabupaten Belum Terwakili dalam Riset
Responden penelitian masih terbatas pada siswa dan guru SMA, SMK, serta MA. Belum seluruh kabupaten/kota di NTB terwakili, sehingga hasil kajian dinilai belum menggambarkan pengalaman siswa sekolah dasar.
Keterbatasan cakupan itu menjadi alasan kuat untuk memperluas evaluasi. Terutama pada jenjang SD dan wilayah yang belum masuk dalam penelitian awal.
Peneliti juga menekankan pentingnya membedakan laporan dugaan keracunan, keluhan kesehatan, dan penyebab yang telah didukung pemeriksaan laboratorium.
Catatan Kejadian Dugaan Keracunan MBG di NTB
Pada September 2025, Dinas Kesehatan NTB mencatat lima kejadian yang melibatkan 252 siswa di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa. Di Sumbawa, dua kejadian pada 9 dan 17 September masing-masing melibatkan 118 dan 106 siswa.
Pada 11 Februari 2026, sebanyak 29 siswa dari SDN 2 Malaka dan SDN 4 Malaka di Lombok Utara dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG. Di Batukliang, Lombok Tengah, laporan awal pada 11 September 2026 menyebut 352 siswa terdampak, kemudian diperbarui menjadi 333 siswa.
Pemberitaan hasil pemeriksaan laboratorium pada September 2026 menyebut cemaran Escherichia coli pada menu ayam saus dan selada yang diperiksa. Ombudsman RI Perwakilan NTB juga menyoroti fasilitas penyimpanan bahan pangan di SPPG terkait yang dinilai belum memenuhi standar.
Rangkaian data itu tidak serta-merta membuktikan seluruh program MBG bermasalah. Namun, kejadian tersebut menjadi dasar untuk memperluas evaluasi, terutama pada jenjang SD dan wilayah yang belum tercakup penelitian awal.
Pertanyaan yang Harus Dijawab: Bukan Hanya Gizi, tapi Keamanan Pangan
Persoalan utama bukan sekadar apakah MBG membantu pemenuhan gizi anak. Pertanyaan yang sama pentingnya adalah apakah makanan aman, rantai distribusinya terjaga, dan pengawasan mampu mencegah risiko sejak awal.
Kajian BRIDA NTB direkomendasikan dikembangkan menjadi policy brief yang memuat temuan, indikator keberhasilan, keterbatasan data, dan alternatif kebijakan. Dokumen itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur NTB dan perangkat daerah untuk menentukan langkah perbaikan.
MBG dan Peluang Ekonomi Lokal NTB
MBG dinilai bukan hanya persoalan makanan, melainkan peluang memperkuat ekonomi daerah. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan NTB dapat dihubungkan dengan kebutuhan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keterlibatan pemasok lokal tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan pemetaan kebutuhan, kapasitas produksi, kepastian volume dan jadwal pengadaan, standar mutu, serta pembayaran yang adil dan tepat waktu.
Pengawasan rantai pasok harus mencakup asal bahan baku, keamanan pangan, penyimpanan, distribusi, dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Manfaat ekonomi perlu diukur, bukan sekadar diasumsikan, sebab peningkatan belanja pangan belum tentu menaikkan pendapatan produsen lokal apabila rantai pasoknya belum melibatkan mereka secara memadai.
Kolaborasi Kampus dan Pemda dari Seminar ke Pemantauan
Perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan kampus diharapkan berlanjut dari seminar menuju penelitian lanjutan, evaluasi, dan pemantauan kebijakan.
Hasil penelitian juga dinilai tidak boleh berhenti di ruang seminar. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap temuan dan rekomendasi dalam bahasa yang mudah dipahami.
BRIDA, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media perlu bekerja sama menyebarluaskan data, menjelaskan keterbatasan kajian, serta menyampaikan tindak lanjut rekomendasi. Di era digital, jangkauan informasi dari selebgram atau influencer tidak selalu sejalan dengan ketepatan data, sehingga respons yang dibutuhkan bukan mempertentangkan media sosial dengan akademisi, melainkan menghadirkan informasi yang terbuka dan mudah diakses.